Bogor, Jawa Barat — Pemerintah terus mengakselerasi upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program berskala nasional ini kembali disosialisasikan oleh DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, sebagai langkah strategis mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Sosialisasi berlangsung di Cibinong, Sabtu (25/10), dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat, pakar gizi BGN Ikeu Tanziha, serta ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Achmad Ru’yat menekankan bahwa pencegahan masalah gizi tidak hanya fokus pada kualitas asupan makanan, tetapi juga kesiapan mental dan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu hamil.
“Masalah gizi sering kali berawal dari ketidaksiapan ibu secara psikologis. MBG hadir untuk membantu pemenuhan gizi, meringankan beban keluarga, sekaligus menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Ketika keduanya sehat, maka SDM unggul akan terbentuk,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG memiliki dasar hukum yang kuat, yakni UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
“Ini bukan hanya program untuk menyejahterakan rakyat, tapi juga memiliki nilai ibadah. Memberikan makan yang sehat dan layak adalah amal yang berpahala besar,” tambahnya.
Sementara itu, pakar gizi BGN Ikeu Tanziha menjelaskan bahwa pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak usia sekolah merupakan kunci dalam menekan stunting serta menghasilkan SDM yang berdaya saing.
“Anak kekurangan gizi sejak dalam kandungan dapat mengalami stunting dan kesulitan bersaing di masa depan. Presiden menegaskan setiap anak Indonesia harus memiliki akses terhadap makanan bergizi. MBG adalah upaya nyata mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa program ini mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan ajakan untuk memperkuat dukungan publik agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.**
