CIREBON — Komisi III DPRD Kota Cirebon menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Cirebon, pada Jumat (17/10/2025), di ruang rapat DPRD setempat.
Dalam pertemuan tersebut, DPC HIPKI menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) di Kota Cirebon, terutama terkait penurunan jumlah peserta didik serta terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd., mengatakan bahwa minimnya peserta didik menjadi tantangan utama bagi sebagian besar lembaga pelatihan.
“Dari hasil dialog, permasalahan utama yang disampaikan adalah kurangnya peserta didik. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga,” ujarnya.
Komisi III, lanjut Yusuf, mendorong HIPKI agar melakukan restrukturisasi kurikulum serta menghadirkan program pelatihan yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara HIPKI dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai pembina lembaga pelatihan.
“Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Peran LKP sangat penting dalam meningkatkan kemampuan non-akademik generasi muda,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC HIPKI Kota Cirebon, Nono Sasongko, menyebut ada dua kendala besar yang kini dihadapi penyelenggara LKP, yakni minimnya peserta dan keterbatasan fasilitas pelatihan.
“Dari sekitar 50 LKP yang terdaftar di sistem Dapodik, hanya sekitar separuh yang masih aktif beroperasi optimal,” ungkap Nono.
Sebagai solusi, HIPKI mengusulkan adanya kerja sama antara LKP dan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis keterampilan non-akademik agar siswa lebih tertarik mengikuti pelatihan.
“Kami berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota untuk menghidupkan kembali kegiatan LKP, karena secara kelembagaan kami berbadan hukum resmi,” tuturnya.**
.
