Bekasi, Jawa Barat — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diperkenalkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat sejak dini. Program nasional ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.
Sosialisasi MBG digelar di Graha Sativa, Komplek BULOG 1, Pondok Melati, Bekasi, pada Senin (17/11). Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Supangardi.
Dalam paparannya, Netty Prasetiyani menegaskan bahwa MBG merupakan investasi besar bangsa untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak-anak bukan hanya intervensi sosial, tetapi strategi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Anak yang bergizi baik akan tumbuh sehat, mampu berpikir kritis, dan siap berkontribusi bagi masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan tiga peran penting DPR RI dalam mengawal keberhasilan program, yakni fungsi legislasi untuk menjamin keberlanjutan program, fungsi anggaran untuk menjamin transparansi serta ketepatan sasaran, dan fungsi pengawasan untuk memastikan kualitas makanan tetap aman dan bergizi. Netty menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, guru, orang tua, petani, dan UMKM.
“Program MBG harus menjadi gerakan nasional. Dengan sinergi dan pengawasan kuat, kita dapat melahirkan generasi emas yang sehat dan berakhlak,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menilai program MBG sebagai solusi strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia dan menekan angka stunting. Program ini menyasar anak usia PAUD hingga SMP serta kelompok rentan melalui penyediaan menu seimbang sesuai standar Kementerian Kesehatan.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan ketat, Indonesia dapat mewujudkan generasi bebas stunting dan berprestasi,” ujarnya.
Dari Badan Gizi Nasional, Teguh Supangardi memaparkan perkembangan implementasi MBG di Bekasi. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok.
“Pelibatan pelaku lokal memperkuat ketahanan pangan daerah dan membuka peluang usaha baru,” jelasnya.
Ia turut menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memenuhi empat standar nasional: kecukupan kalori, keseimbangan gizi, higienitas, dan keamanan pangan. Teguh juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan melalui kanal pelaporan resmi BGN.
“Dengan sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, MBG dapat berjalan efektif dan menjadi fondasi kuat bagi generasi yang sehat dan berdaya saing,” tutupnya.
Sosialisasi MBG di Bekasi diharapkan mampu memperkuat pemahaman publik sekaligus mendorong komitmen bersama untuk menyukseskan program ini secara berkelanjutan.**
