MANOKWARI, PAPUA BARAT — Pemerintah terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Café Mola Reremi, Kabupaten Manokwari, Rabu (12/11).
Sosialisasi yang dihadiri ratusan warga Manokwari ini menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Obet A. Rumbruren, perwakilan BGN Gusti Yudha Prasetya, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Dalam pemaparannya, Obet A. Rumbruren menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat secara merata.
“Program MBG bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi program unggulan pemerintah yang berdampak luas, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Obet.
Ia juga mengajak masyarakat Papua Barat untuk berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pengawasan dan keterlibatan masyarakat sangat penting agar program ini berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha Prasetya, menjelaskan bahwa Program MBG dirancang untuk menjawab berbagai tantangan persoalan gizi yang masih dihadapi Indonesia, seperti stunting, gizi ganda, dan keterbatasan akses pangan bergizi.
“MBG dilaksanakan dengan empat prinsip utama, yaitu pemenuhan kalori, keseimbangan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Menu yang disajikan disusun sesuai kebutuhan gizi anak agar manfaatnya optimal,” jelasnya.
Ia berharap melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Indonesia dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai fondasi menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Sebagai lembaga pelaksana, Badan Gizi Nasional juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG. Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program ke depan.**
