CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja untuk membahas akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih perlu disempurnakan.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta para camat dan lurah se-Kota Cirebon.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa validitas data harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan DTSEN. Menurutnya, data sosial yang digunakan pemerintah harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata di lapangan.
“Harus ada data yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Pemerintah saat ini menggunakan sistem pengelompokan dalam 10 desil, sehingga kita berharap data yang dihasilkan benar-benar akurat dan berkeadilan,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa meskipun penentuan klasifikasi desil dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengusulkan pembaruan atau perubahan data.
Proses tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang menjadi tahapan penting dalam verifikasi, evaluasi, serta pembaruan data sosial.
“Data akan lebih akurat jika melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan, RW, hingga RT melalui mekanisme muskel. Di sanalah ruang diskusi, evaluasi, dan pembaruan data dilakukan secara resmi,” jelasnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau. Ia menilai muskel merupakan mekanisme yang adil karena berbasis pendekatan by name by address, sehingga proses verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih transparan.
Dengan metode tersebut, potensi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat dinilai dapat diminimalkan.
Komisi III DPRD Kota Cirebon pun merekomendasikan agar pelaksanaan muskel dilakukan secara lebih rutin dan menyesuaikan dengan semangat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
Menurut Umar Stanis Klau yang akrab disapa USK, frekuensi pelaksanaan muskel di Kota Cirebon yang saat ini hanya dilakukan sekali dalam setahun masih jauh dari ideal.
“Rekomendasi kami, pelaksanaan muskel sebaiknya selaras dengan Permensos. Idealnya dilakukan setiap bulan, atau minimal tiga bulan sekali agar proses evaluasi dan pembaruan data bisa dipantau secara real time,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa data sosial tidak hanya sekadar angka administratif, tetapi merupakan dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pada akhirnya, data DTSEN ini harus berkeadilan dan benar-benar berangkat dari kondisi riil masyarakat,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Hendi Nurhudaya SH, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, dr Tresnawaty SpB, Indra Kusumah Setiawan AMd, Rinna Suryanti ST, dan Rizki Putri Mentari SH.**(MDR)
