CIREBON disinilah.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dinilai mampu memenuhi standar kategori Kinerja Penurunan Stunting dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah, atas prestasi pencapaian tersebut Pemda Kota Cirebon akhirnya mendapat insentif fiskal atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan kriteria tertentu.
Insentif Fiskal diterima langsung Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P., saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Eti mengatakan, insentif fiskal sebesar Rp 6.838.177.000 ini, akan digunakan untuk percepatan stunting di Kota Cirebon. khususnya, beberapa program yang perlu intervensi, agar cakupan dan kualitas pelaksanaan lebih efektif.
“Langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting. Kami yakin upaya ini mampu mempercepat penurunan stunting di Kota Cirebon,” kata Eti.
Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu. Selain itu, perangkat medis di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
“Kami harapkan dengan alat yang lebih lengkap, kader bisa memetakan lebih spesifik. Sehingga intervensi program penurunan stunting tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, target penurunan prevalensi stunting menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.
Sebab, permasalahan stunting berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan bahwa peran aktif, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegas Wapres RI.
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, perlu penuntasan persoalan gizi termasuk stunting. Tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, namun tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Wapres dalam penurunan stunting, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga meminta, upaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan pendekatan legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.
“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” katanya. (Dms)
