CIREBON, disinilah.id – Pemerintah Kota Cirebon secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Prabayaksa, Balai Kota, pada Rabu (21/5/2025), dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati.
Dalam sambutannya, Siti Farida menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda tahunan belaka.
“Musrenbang ini adalah ruang kolaborasi untuk merumuskan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
RPJMD 2025–2029 akan menjadi acuan utama dalam merancang program kerja semua perangkat daerah di Kota Cirebon. Pada periode ini, Pemkot Cirebon mengusung visi besar: “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029.”
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima nilai utama dalam akronim SETARA, yaitu: Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, Berkelanjutan.
Kelima nilai itu menjadi fondasi untuk menghadirkan pembangunan yang merata, memperkuat pelayanan publik, menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menciptakan rasa aman, serta memastikan kesinambungan kebijakan lintas waktu.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menggarisbawahi tiga arah pembangunan strategis dalam RPJMD kali ini:
Peningkatan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan
Penguatan ekonomi lokal, termasuk UMKM dan sektor pariwisata
Pembangunan infrastruktur serta layanan digital yang inklusif dan tangguh
Ia juga menekankan perlunya perencanaan yang mengedepankan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial, dan Sinergis (THIS) sebagai pendekatan utama agar pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung bagi warga.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pembangunan harus dilaksanakan secara lintas sektor, saling terhubung, dan saling mendukung,” ujarnya.
Seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang selaras dengan RPJMD, serta meningkatkan koordinasi aktif bersama Bappelitbangda. Wakil Wali Kota juga mendorong pemanfaatan sumber pendanaan dari berbagai pihak, mulai dari APBN, bantuan provinsi, hingga kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR dan TJSL.
“Cirebon tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan partisipasi semua pihak—swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Menutup sambutannya, Siti Farida berharap dokumen RPJMD ini benar-benar dijadikan pedoman hidup, bukan sekadar formalitas.
“Jangan sampai RPJMD hanya jadi tumpukan kertas. Ini harus menjadi peta jalan untuk perubahan nyata menuju Cirebon yang lebih maju dan SETARA,” pungkasnya.(Dms)
