INDRAMAYU – Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali mendapat sorotan. Forum Peduli Indramayu (FPI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (4/11/2026), untuk mendesak lembaga antirasuah menindaklanjuti laporan dugaan transaksi proyek APBD yang menyeret sejumlah nama, termasuk Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Koordinator FPI, Masdi, meminta KPK segera memproses pengaduan masyarakat terkait dugaan ijon proyek tersebut. Ia juga mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam laporan diperiksa, termasuk Lucky Hakim.
Nama Lucky menjadi sorotan setelah disebut dalam uraian pengaduan yang sebelumnya disampaikan seorang pengusaha asal Cirebon berinisial HK kepada KPK. Dalam laporan tersebut, Lucky disebut-sebut menerima uang terkait dugaan transaksi ijon proyek. Namun, tuduhan tersebut masih merupakan materi pengaduan dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Masdi mengaku meyakini pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti karena HK disebut memiliki kedekatan dengan Lucky Hakim. Menurut FPI, KPK perlu mengusut alur transaksi sekaligus memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat.
Dalam kedatangannya ke KPK, FPI membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu. Kedua, meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan transaksi tersebut. Ketiga, mendesak penindakan terhadap Bupati Lucky Hakim yang dituding sebagai aktor utama dalam praktik tersebut.
Aksi itu disebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat dan organisasi, di antaranya Warung Nusantara (WN) 88, Gerakan Membangun Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta tokoh masyarakat Indramayu.
Masdi menilai dugaan transaksi ijon proyek berpotensi merugikan masyarakat karena pekerjaan yang dibiayai APBD diduga telah diperjualbelikan atau dijanjikan sebelum proses pengadaan dilaksanakan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat citra pejabat, tetapi turut mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. FPI bahkan menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi di Gedung KPK apabila pengaduan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Dugaan praktik ijon proyek ini sebelumnya mencuat setelah HK, pengusaha asal Cirebon, menyerahkan pengaduan masyarakat kepada KPK pada Kamis (29/10/2026). Laporan tersebut menguraikan dugaan transaksi untuk memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025.
Dalam materi pengaduan, HK menyebut sejumlah nama, termasuk pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH dan pengusaha asal Cirebon berinisial RS. Nama pengusaha asal Sukabumi berinisial HH dan BZ juga muncul dalam rangkaian dugaan transaksi yang dilaporkan.
HK menguraikan, dugaan transaksi awal terjadi melalui pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.
Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS disebut menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi dari APBD Indramayu tahun 2025. Uang tersebut, menurut keterangan dalam pengaduan, kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, melalui dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.
Rangkaian dugaan transaksi lainnya disebut melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025. Melalui sejumlah perantara, HK mengaku memfasilitasi pertemuan antara pihak pengusaha dan LH di Jakarta.
Dalam salah satu pertemuan pada 27 Mei 2025 di sebuah restoran kawasan Senayan Golf Club, disebut terdapat permintaan transfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening IM, yang dalam pengaduan disebut sebagai adik LH.
Pada hari yang sama, HK juga mengaku mempertemukan HH dengan LH di kawasan Grand Hyatt Jakarta. Sehari berikutnya, 28 Mei 2025, HH disebut menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK di kawasan The Flavor Bliss 2, Tangerang Selatan. Uang tersebut, menurut pengaduan, selanjutnya diserahkan kepada LH dalam bentuk dolar di kawasan Plaza Indonesia untuk kepentingan pengondisian proyek APBD.
Tak berhenti di situ, pada 30 Juli 2025, HK mengaku kembali diminta AN untuk menambah dana sebesar Rp2,5 miliar. Penambahan tersebut disebut berkaitan dengan harapan agar HH menjadi investor prioritas dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemkab Indramayu.
Sementara itu, dalam rangkaian transaksi yang melibatkan RS, HK juga menguraikan adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 melalui perantara AY dan IR di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Ciputra Cibubur. Pada Januari 2025, RS disebut menjanjikan tambahan uang Rp500 juta sesuai permintaan pejabat tersebut. Komunikasi terkait tambahan dana itu, menurut HK, dilakukan melalui panggilan video dengan LH.
Selanjutnya, sekitar Maret hingga April 2025, pejabat tersebut melalui orang kepercayaannya berinisial HL disebut memberikan draf pekerjaan konstruksi kepada RS. Draf itu mencakup pekerjaan dari tiga perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Total nilai pekerjaan yang disebut dalam draf tersebut mencapai Rp7.022.566.000.
Rangkaian keterangan itu menjadi bagian dari materi pengaduan yang disampaikan HK kepada KPK. FPI kini mendesak agar lembaga antirasuah menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk aliran dana, pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang, serta keterkaitannya dengan proses pengadaan proyek APBD Indramayu.
Hingga kini, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Penyebutan nama dalam laporan pengaduan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.**
