Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Pelantikan ini mengacu pada sejumlah surat keputusan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, hingga Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Proses pengisian jabatan dilakukan melalui evaluasi berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan untuk warga Jakarta.
Namun, muncul dugaan adanya praktik kecurangan dalam seleksi. Berdasarkan informasi yang diterima media, salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM (Fraksi PDI Perjuangan) dan Sekda DKI Jakarta berinisial MM diduga meloloskan sekitar 20 pejabat eselon II yang memiliki kedekatan dengan mereka, tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan, dugaan ini diperkuat oleh keterangan empat anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan. Disebutkan bahwa IM mendapat arahan dari kekasihnya berinisial DDY, dibantu oleh tangan kanan DDY berinisial HMT, untuk memanfaatkan jabatan dalam mengatur proyek-proyek strategis.
Menurut SW, IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk membicarakan proyek. HMT sebagai operator disebut sering berkoordinasi dengan staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, yang juga beberapa kali terlihat mendatangi ruang Sekda MM.
SW menambahkan, IM bahkan diduga mendapat dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI agar mengikuti arahan mereka.
Ia pun mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar lebih waspada dalam proses pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang, karena dikhawatirkan jaringan tersebut kembali meloloskan orang-orang dekatnya, khususnya untuk jabatan strategis seperti camat, lurah, dan dinas teknis.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak IM maupun Sekda MM belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan tersebut.**
