Bogor, Jawa Barat – Pemerintah terus memperluas sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Kamis (30/10), dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi Tabrani, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tati Herlia.
Dalam sambutan daringnya, Achmad Ru’yat menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang bertujuan mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.
“Melalui MBG, kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari siswa PAUD hingga ibu hamil dan balita, mendapatkan asupan gizi seimbang,” ujar Achmad Ru’yat.
Ia menambahkan, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran.
“Pemerintah menyadari betul pentingnya masa pertumbuhan ini. MBG bukan sekadar pemenuhan makan bergizi, tapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi Tabrani, mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung kelancaran program MBG.
“Jangan menolak bantuan dari pemerintah. Bila ada menu yang tidak sesuai, komunikasikan dengan pihak penyelenggara. Kami juga terus memantau pembangunan dapur SPPG di wilayah Bojonggede agar manfaat program bisa dirasakan seluruh sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan MBG sangat bergantung pada partisipasi dan komunikasi antara pemerintah dan warga penerima manfaat.
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tati Herlia, menjelaskan bahwa MBG merupakan inisiatif global yang kini diadopsi oleh lebih dari 120 negara, termasuk Indonesia. Program ini hadir untuk menjawab empat tantangan besar bangsa: stunting, anemia, ketimpangan akses pangan bergizi, dan ketidakstabilan ekonomi.
“Program MBG tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pengoperasian dapur-dapur SPPG,” terang Tati.
Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap SOP produksi dan distribusi makanan, termasuk batas konsumsi maksimal lima jam setelah proses memasak, demi menjaga keamanan pangan.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami manfaat program MBG dan ikut serta dalam keberhasilannya. Sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.**
