Banda Aceh, Aceh — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pendampingan pascabencana di Aceh. Melalui pemanfaatan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini diarahkan menjadi dapur umum darurat sekaligus penggerak ekonomi warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, dalam kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Taman Budaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (16/4).
Menurut Tengku Syahdana, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan pendampingan pascabencana berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Program MBG, kata dia, tidak hanya menjadi instrumen bantuan pangan, tetapi juga didorong sebagai sarana memperkuat ekonomi lokal, terutama bagi kelompok rentan.
“Program MBG kita arahkan untuk benar-benar menyentuh masyarakat terdampak. Tidak hanya bantuan berupa makanan saja, tetapi juga menjadi fondasi kebangkitan ekonomi warga,” ujar Tengku Syahdana.
Dalam pelaksanaannya, sebagian program MBG di Aceh telah dialihkan untuk penanganan dampak bencana dengan dukungan dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Dapur tersebut tidak hanya menyalurkan makanan bergizi bagi korban, tetapi juga menyerap bahan pangan dari masyarakat sekitar untuk kebutuhan operasional.
Skema ini dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal karena pembelian bahan pokok dilakukan langsung dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil di wilayah terdampak.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjadikan MBG sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga diarahkan agar warga dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha produktif, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
Tengku Syahdana menambahkan, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2, sebagai prioritas utama intervensi program.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi proses membangun kemandirian. Kita ingin masyarakat Aceh bangkit dengan kekuatan sendiri,” katanya.
Penguatan program ini juga didukung melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan MBG. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi daerah sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal.
Selain itu, sinergi dengan yayasan dan mitra strategis terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya membantu pemulihan masyarakat Aceh pascabencana, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.*
