Medan, Sumatera Utara – Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Medan menjadi forum strategis dalam membahas persoalan rantai pasok pangan yang memengaruhi kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan daerah, BGN menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.
Kegiatan pelatihan terkait PPM berlangsung selama dua hari, 16–17 Oktober 2025, di Hotel Aryaduta Medan. Pelatihan ini menjadi bagian krusial dalam mendukung implementasi program strategis nasional MBG, khususnya dalam memperkuat kesiapan rantai pasok dari tingkat daerah.
Pelatihan tersebut dihadiri Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, serta sejumlah perwakilan instansi seperti Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Tengku Syahdana menekankan bahwa penguatan rantai pasok pangan membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat.
“Tantangan distribusi dan terbatasnya pemasok resmi di beberapa wilayah berdampak pada stabilitas harga dan kualitas pangan. Kegiatan PPM ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah agar rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berstandar,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti pentingnya memastikan seluruh pemasok menggunakan jalur resmi dan memenuhi standar keamanan, termasuk pemanfaatan Rumah Potong Unggas (RPU) berizin, sertifikasi halal, serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pemenuhan standar tersebut dinilai sebagai pondasi utama untuk menjamin keamanan pangan yang digunakan dalam layanan publik maupun dalam program MBG.
Perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan mengungkapkan bahwa fluktuasi pasokan di beberapa daerah masih menjadi tantangan akibat faktor lingkungan dan kondisi distribusi regional.
“UMKM pangan lokal harus terus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari aspek pengolahan, higienitas, maupun legalitas. Dengan begitu, mereka dapat menjadi pemasok yang andal dan memperkuat kelancaran program nasional,” jelasnya.
BGN juga menekankan perlunya forum koordinasi terpadu yang melibatkan yayasan, koperasi, dan pemerintah daerah guna menyamakan arah kebijakan pengadaan. Forum ini diharapkan mampu mengurangi disparitas aturan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat prinsip keberlanjutan program MBG.
Melalui kegiatan PPM di Medan ini, BGN kembali menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada kesiapan rantai pasok yang kuat, adil, dan terstandarisasi. Dengan kolaborasi yang semakin solid, berbagai tantangan diharapkan dapat teratasi sehingga layanan pangan bagi masyarakat dapat berjalan optimal.**
