CIREBON — Rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Sukalila Selatan, khususnya pedagang figura, terus menuai sorotan. Penggusuran yang disebut-sebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini, justru mendapat dukungan perlawanan dari Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz.
Prabu Diaz menegaskan, dirinya bersama pasukan laskar siap turun ke lapangan apabila kebijakan tersebut merugikan masyarakat kecil yang selama bertahun-tahun bergantung pada hasil berdagang figura.
Ia menilai, pembangunan Kota Cirebon memang penting untuk menciptakan tata kota yang lebih baik. Namun demikian, pemerintah wajib mengedepankan nilai sosial dan kemanusiaan dalam proses penataan, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan pelaku UMKM.
“Pembangunan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan hajat hidup orang banyak. Pemerintah sedang membina UMKM, jadi jangan malah dibinasakan,” tegasnya, Jumat (21/11).
Prabu Diaz juga mengkritik langkah yang dinilai kurang humanis dalam program normalisasi Sungai Sukalila. Menurutnya, penggusuran tanpa dialog dan musyawarah dapat dianggap sebagai tindakan kriminalisasi terhadap rakyat kecil.
“Saya mengimbau pemerintah daerah serta pihak terkait agar mengutamakan dialog. Jangan main gusur begitu saja. Mereka itu manusia, bukan binatang,” ujar Diaz dengan nada tegas.
Ia menambahkan, Laskar Agung Macan Ali Nuswantara akan bertindak apabila pemerintah tetap abai pada nilai kemanusiaan dalam proses penertiban tersebut.
“Kalau masih bersikap semena-mena, saya akan turun tangan. Jangan hanya bermodal kata ‘relokasi’ lalu bertindak seenaknya. Lagipula, relokasi itu tidak gratis, PKL tetap harus bayar,” pungkasnya.**
