Bandar Lampung, Lampung (21/11) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik sebagai salah satu ikhtiar strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Dengan pendekatan yang sistematis, program ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan sehat.
DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong percepatan implementasi program MBG, termasuk melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Bandar Lampung pada Rabu (18/11). Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi menyeluruh kepada warga mengenai pentingnya asupan gizi sejak usia dini dan manfaat ganda yang dihasilkan program bagi masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga mendapatkan gizi yang layak dan aman. Di hadapan ratusan peserta sosialisasi, ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan gizi yang selama ini dialami masyarakat. Banyak warga kita yang membutuhkan dukungan namun terkendala akses. Melalui MBG, negara hadir memastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.
Nihayatul juga menjelaskan peran penting Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung pelaksanaan program. SPPG memastikan bahan pangan yang digunakan aman, segar, dan berasal dari daerah sekitar, sehingga tidak hanya meningkatkan mutu gizi tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, petani, peternak, hingga masyarakat yang bekerja sebagai tenaga operasional dapur.
“Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga kesempatan kerja. Banyak warga yang terlibat langsung dalam produksi pangan. Jadi dampaknya ganda: gizi untuk keluarga, ekonomi untuk lingkungan,” tambahnya.
Menanggapi isu dugaan kasus keracunan terkait MBG yang sempat mencuat, Nihayatul memberikan klarifikasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut muncul akibat adanya dapur produksi yang tidak mematuhi SOP. Ia meminta BGN memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Program ini aman dan memberi banyak manfaat. Pengawasan akan terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar,” tegasnya.
Dengan semakin intensifnya sosialisasi program MBG di Lampung, pemerintah berharap implementasi di daerah dapat berjalan optimal. Melalui penguatan pengawasan, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat, MBG diharapkan terus memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.**
